Penerapan Kaidah Usul Fikih

Kaidah Usul Fikih (Rumusan Dasar Penetapan Hukum dalam Islam) diturunkan (diderivasi, disimpulkan) secara deduktif dari Kitabullah dan Sunnah Rasul (yang merupakan sumber acuan hkum). Kaidah Usul Fikih bersifat lentur (fleksibel, elastis). Karena alenturnya itu, maka penerapan kaidah Usul Fikih pada rubu’ imarah (sektor pemerintahan) adakalanya terjadi untuk membenarkan (mensahkan, menjustifikasi, melegalisirkan, melegitimasikan) suatu kebijakan pemerintahan yang didukung.

Misalnya Kaidah usul Fikih “dar:ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih” (mencegah kerusakan/kerugian diupayakan lebih dulu sebelum upaya mendapatkan manfa’at/mashlahah) diterapkan untuk mendukung kebijkan politik pemerintahan Soekarno serta mengangkat Soekarno sebagai Waliulamri dharuri bi-syaukah, dalam rangka mencegah akibat yang lebih buruk, antara lain dari pengaruh komunisme.

Kaidah Usul Fikih “ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh” diterapkan untuk menerima Asas Tunggal Pancasila.

Kaidah Usul Fikih “alhukmu yadullu bi ‘illatithi” (hukum tergantung penyeabnya) diterapkan untuk menolak Megawati sebagai calon Presiden, karena khawatir akan orang-orang di sekeliling Megawati.

Kaidah Usul Fikih “al-muhafazhah ‘alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah” (memelihara khazanah masa lalu yang baik serta mengadopsi perkembangan terbaru yang lebih baik) diterapkan untuk membenarkan sikap politik situasional. (Bks 29-4-2000)